Izin Distributor Pupuk Nakal di Seluruh Indonesia akan Dicabut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 Januari 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas mengingatkan tidak akan menoleransi jika terjadi penyelewengan terkait pupuk di Indonesia. (Dok. Kementan)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas mengingatkan tidak akan menoleransi jika terjadi penyelewengan terkait pupuk di Indonesia. (Dok. Kementan)

HALOAGRO.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi jika terjadi penyelewengan terkait pupuk di Indonesia.

Hal ini disampaikan menanggapi keluhan petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penjualan pupuk subsidi yang harganya mencapai Rp300 ribu per kuintal.

Atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) serta keluhan petani di Kabupaten Bone terkait proses pendistribusian yang tidak sesuai HET.

“Nanti kami cek. Kalau benar di atas HET sudah pasti ditindaki. Kami akan cek alamatnya, orangnya siapa.”

“Itu aku evaluasi, dan bisa dicabut izinnya,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya pada Kamis (9/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah komando tertinggi Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian luar biasa kepada sektor pertanian.

Menurutnya, pemerintah akan bersikap keras kepada pihak yang menzalimi petani.

“Petani itu ujung tombak kita. Masa mau dizalimi dengan menaikkan harga (pupuk). Gak boleh lagi,” ucapnya.

Ia mencontohkan beberapa langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) menindak penyelewengan.

Salah satunya pada November 2024 lalu, Kementan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyelewengan di sektor pertanian, khususnya terkait pupuk.

Seperti diketahui, persoalan pupuk menjadi perhatian pemerintah. Mentan Amran mengemukakan bahwa pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis terkait pupuk.

Salah satunya penambahan kuota pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025.

Selain itu, sejak 1 Januari 2025, sistem penyaluran pupuk telah disederhanakan dan langsung didistribusikan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gabungan kelompok tani.

Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar e-RDKK juga dipermudah dengan menggunakan KTP.

Berbagai upaya ini dilakukan untuk mempermudah petani Indonesia dan mendongkrak produktivitas pangan nasional demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infofinansial.com dan Infoekonomi.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Sektor Peternakan Sapi dan Industri Susu, Kelompok Usaha TH Group Asal Vietnam Siap Lakukan Investasi
Wamentan Sudaryono Sebut Perkebunan dan Industri Sawit Kuatkan Posisi Tawar Indonesia pada Dunia
Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Diputuskan Sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Ini Tanggapan Mabes TNI
Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras
Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden
Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog, Ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir
Wamentan Sudaryono Ajak Anggota DPRD Jatim Awasi Harga Gabah, Laporkan Jika Harga di Bawah HPP
Jelang Bulan Suci Ramadhan, Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 12:20 WIB

Sektor Peternakan Sapi dan Industri Susu, Kelompok Usaha TH Group Asal Vietnam Siap Lakukan Investasi

Kamis, 13 Februari 2025 - 13:15 WIB

Wamentan Sudaryono Sebut Perkebunan dan Industri Sawit Kuatkan Posisi Tawar Indonesia pada Dunia

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:12 WIB

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Diputuskan Sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Ini Tanggapan Mabes TNI

Senin, 10 Februari 2025 - 16:17 WIB

Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras

Senin, 10 Februari 2025 - 08:05 WIB

Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden

Berita Terbaru