JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegur Ketua Komisi XII DPR RI terkait polemik kebijakan LPG 3 kilogram.
“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini; hati-hati, Ini ibarat sebuah kapal.”
“Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil saat berpidato di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu 8/2/2025).
Di momen tersebut, menurut dia, ada “anak buah kapal” yang taat kepada tujuan “kapal” dan ada yang meloncat karena perahu sedang miring.
Baca Juga:
PTPN IV PalmCo Targetkan Tanam Jagung 3.000 Ha di Tahun 2025, Optimalkan Lahan Replanting Sawit
Punya 60 Hektare Kebun Sawit, IPB Gandeng BUMN Perkebunan untuk Bangun Pabrik Minyak Goreng
Bahkan, kata dia, ada yang mendorong-dorong agar “kapal” segera terbalik.
“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah, no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” kata dia.
Sayangnya, Dia pun tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut.
Namun dia mengatakan bahwa momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang “nakhoda” untuk menguji “anak buah kapal”.
Baca Juga:
Beredar Minyak Goreng Minyakita Palsu, Minyak Goreng Curah yang dari Berbagai Tempat yang Dikemas
Mentan Amran Temukan Takaran Minyakita PT Kusuma Mukti Remaja dan PT Salim Ivomas Pratama Tak Sesuai
Bahlil menyampaikan hal itu saat pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025.
Adapun Ketua Komisi XII DPR RI merupakan Bambang Patijaya selaku anggota dari Fraksi Partai Golkar DPR RI,
Bambang Patijaya bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
Terkait itu, Bahlil mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buah.
Baca Juga:
Mentan Andi Amran Sulaiman Sebut Operasi Pasar Stabilkan Harga Bahan Pokok Selama Ramadan
Dukung Bangun Sektor Pertanian Capai Swasembada Pangan, Anindya Bakrie Sebut Kadin Siap ‘All Out’
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengatakan bahwa pengaturan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada rakyat.
Menurut dia, hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto demi mengefisienkan penyaluran subsidi.
Namun, dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba.
“Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata dia.***
Artikel di atas, sebelumnya telah dipublikasikan media online Minergi.com. Terima kasih
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Businesstoday.id dan Tambangpost.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hello.id dan Topiktop.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellobekasi.com dan Surabaya.on24jam.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
